Mencegah Penyebar Paham Garis Keras, Pemerintah Memantau Media Sosial Hingga Video Streaming Kelompok Radikal

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) Komjen Suhardi Alius mengatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas ( Satgas) khusus memantau konten radikal di media sosial termasuk tayangan video streaming.

“ Satgas itu  dibawah koordinasi Kominfo melibatkan unsur kepolisian, BNPT dan  BIN. Sikap  tegas akan diambil terhadap tayangan video streaming itu yang sama dengan keputusan menutup sebagian akses aplikasi Telegram.

halutsiana.com
Sumber gambar: ISTIMEWA
Apapun sikap Kominfo soal konten radikal itulah yang nantinya jadi pegangan apakah tayangan video streaming radikal itu dibatasi atau ditutup.” , kata Suhardi Alius dalam diskusi publik “ Radikalisasi di Timur Tengah dan Pengaruhnya di Indonesia”, di Jakarta, Sabtu ( 22/7)

Sementara bagi WNI eks ISIS yang belum tentu pejuang dan kini berada di Pusat Rehabilitasi Bambu Apus, Suhardi menjelaskan  akan dijemput oleh Pemda tempat mereka tinggal dahulu kemudian diawasi pergerakannya karena program deradikalisasi yang melibatkan psikolog cuma satu bulan.

Menyinggung soal revisi UU Terorisme, Suhardi Alius mengatakan pemerintah menunggu draft revisi dari DPR hingga mempunyai waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Ditambahkan, pemerintah menginginkan payung hukum untuk menangkap insipirator paham teroris, pelaku baiat online atau pelatihan yang ditenggarai untuk tujuan terorisme.

Sambil menunggu revisi UU Teroris upaya deradikalisasi terus dilakukan BNPT. Belum lama ini, sebuah pesantren diresmikan di daerah Tenggulun,Lamongan,JawaTimur yang dikelola oleh saudara tertua Amrozi.

Ada sekitar 30an mantan napi teroris yang sudah insaf menjalankan pesantren tersebut. Kepercayaan kepada eks  anggota teroris yang juga melibatkan keluarga mereka bisa menjadi embrio progam deradikalisasi.

Kampanye anti teroris oleh eks pelakunya dipandang efektif karena mereka sudah mengalami dan melakukan aksi terorisme hingga ajakannya pada mereka yang sudah terpapar paham radikal untuk cinta tanah air bisa lebih efektif.

Semua ini sangat membantu upaya deradikalisasi BNPT yang juga melakukan serangkaian langkah kontra radikalisasi melalui media sosial, termasuk membentuk unit IT yang kini memantau dengan seksama paham-paham radikal untuk diambil tindakan.

Media sosial kini menjadi alat radikalisasi yang efektif karena berdasarkan survey, Yeni Wahid yang juga tampil sebagai pembicara, penduduk Indonesia menghabiskan 180 menit sehari mengakses smartphone diikuti dengan 110 menit menggunakan laptop. Artinya, bermedia sosial adalah merupakan bagian dari gaya hidup sebagian besar masyarakat Indonesia.

Dilihat dari penggunanya dan yang rentan menjadi radikal bahkan melakukan aksi terorisme adalah laki-laki berusia 18 hingga 30 tahun dengan pendidikan rata-rata SLTA.

Data ini menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa dan SMA kelas 12 yang sebentar lagi lulus adalah sasaran empuk bagi kelompok teroris merekrut anggotanya atau terpapar paham radikal. Untuk itu peran orang sangat diperlukan untuk melihat gelagat buah hatinya ketika dalam tahap awal terpapar paham radikal. Anak menyendiri dan tidak mau bergabung dengan teman lamanya yang jika dibiarkan akan termakan oleh kampanye jihadisasi.

Selain itu, BNPT juga giat melakukan pendekatan kepada insitusi pendidikan ,termasuk kampus. Suhardi Alius pernah mendapat laporan bahwa di Depok ada siswa PAUD yang tidak mau jalan-jalan ke Mall karena katanya itu tempat orang kafir.

Pemerintah juga melakukan pemantauan terhadap guru dan dosen yang radikal karena ada indikasi, dosen-dosen itu memaksa mahasiswanya mengikuti pahaman dia dengan intimidasi nilai mata kuliah.

BNPT kata Suhardi telah meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengambil tindakan tegas kepada para dosen dan guru yang berpaham radikal.

"NOISY MAJORITY"
Pemantauan dan segenap upaya deradikalisasi akan sangat terbantu jika “ silent  majority” yang selama ini diam berubah menjadi “noisy majority”. Karena itu, para narasumber diskusi publik tersebut menyambut baik upaya Forum Bela Negara Alumni UI atau BARA UI merancang program anti radikalisasi, termasuk pemantau aneka kegiatan kelompk radikal di lingkungan Universitas Indonesia dan melaporkannya ke BNPT untuk diambil tindakan.

Peran berbagai kelompok serupa sangat penting.  Masalahnya meskipun jumlahnya sangat sedikit, namun menurut penelitian Wahid Institute, jumlah orang Indonesia yang berniat melakukan tindakan radikal jumlahnya 11 juta orang setara dengan jumlah penduduk DKI dan Bali.

Mereka inilah yang harus dilawan dengan aneka tindakan kontra radikalisasi. Termasuk yang disebut Prof. Sumanto Al Qurtuby sebagai penyesatan informasi soal konflik Sunni-Syiah dibesar-besarkan oleh kelompok radikal di Indonesia padahal tidak ada konflik teologis Sunni-Syiah di Timur Tengah. Yang ada adalah yang ditunggangi secara politis.

Menyinggung HTI yang dibubarkan, Prof. Sumanto menyambut positif pembubaran HTI sebagai bagian program deradikalisasi. Organisasi itu punya potensi menggunakan tangan orang lain,terutama yang punya senjata untuk memukul orang.

Ketika ditanya partai mana yang ideologinya paling dekat dengan HTI, Sumanto menjawab partai itu adalah PKS. (Sumber: Budi Setiawan/facebook.com)

Post a comment

0 Comments