Ayo Awasi Dana Desa, Itu Milik Rakyat, Milik Kita Semua

Menyambung isu rawannya dana desa utk dikorupsi, sekarang sudah didepan mata hal mana terjadi, tidak tanggung-tangung Bupati dan Kajari yang mempelopori, di Sampang lagi yg sang Bupati dianggap Kiayi, miris tapi ya karena mereka sudah minus akal budi.

Mengamati apa yang terjadi pada semua lini pastilah dana desa tak terhindari untuk dikorupsi. Potensi korupsi pastilah tinggi dan koruptor terus bertambah lagi.

75.000 desa dengan perangkatnya dan dengan dana Rp.60 triliun digelontor kesana bagaimana cara mengawasinya, DPR yg cuma 560 orang saja kita dibuat pusing kepala, sudah maling malah mau membubarkan KPK.

Tidak usah kita bilang 60 triliun dimakan semua, 10% saja bocor kekantong, itu sudah lebih dari kasus mega korupsi EKTP, terus kita bagaimana, apa mau dibiarkan dan kita diam saja, harusnya tidak, karena itu uang kita, uang rakyat Indonesia, dari keringat kerja dan pajak yang kita bayarkan.

halutsiana.com


Idealnya KPK bisa merekrut 1 orang untuk 1 desa sebagai audit ringan mengamati rencana dan hasil pelaksanaan kerja desa, sehingga uangnya tau untuk apa. Tidak ada jaminan juga orang yang direkrut tidak katut nyatut uang dana desa tapi minimal bisa menjaga awalnya.

75.000 desa, 75.000 tenaga kerja, gajinya bisa Rp. 1-2 juta per pekerja, gaji diambil dari dana desa 1-2%, itu tidak seberapa daripada bocor 10 % itu luar biasa, gaji 75-150 milyar ketimbang bocor 6 triliun, membuat kita bisa pikun.

Pak Jokowi bisa mengatakan akan mendatangkan KPK ke desa, beliau tidak tau kalau tidak dijaga, Tuhan saja mereka anggap cuma berhala, karena duit didepan mata lebih menggoda daripada takut dengan api neraka.

Pilihan Indonesia mau merekrut koruptor baru atau menjaga jgn lahir koruptor pemula. Pilih salah satunya mana yg bisa menyelamatkan Indonesia.

Post a comment

0 Comments